ads 728 X 90

Breaking News

Dana Desa 2016 – 2017 Tak Cair, GNPK Tuding DPRD Kota Batu Tak Bernyali


MEMO online, Batu – Hingga saat ini, persoalan tidak cairnya Dana Desa (DD) tahun 2016 dan 2017 di Kota Batu, Jawa Timur, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Pasanya, dana bantuan pemerintah untuk desa itu, sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Bahkan terkait persoalan tersebut Ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Malang Raya, Alex Yudawan, menuding  DPRD Kota Batu, tidak bernyali menangani masalah tersebut dengan cara memanggil Dinas terkait.

Sehingga Dana Desa itu, hingga saat ini masih ngendap ditangan pemerintah, dan tidak disalurkan ke pemerintah desa.

“Saya menilai kinerja DPRD Kota Batu sangat lemah sekali, bahkan tak bernyali menyelesaikan masalah itu. Padahal DPRD hak dan fungsi kontrol terhadap pembentukan Perda,  Angaran, Fungsi Pengawasan. Bahkan mereka punya Hak Interpelasi, Hak Angket,  juga Hak menyatakan pendapat, namun itu diabaikan begitu saja,” kata Alex Yudawan, Ketua GNPK (Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi) Malang Raya, Sabtu (27/5/2017).

Padahal, hak – hak mereka diatas,  telah diatur didalam undang-undang no 9 tahun 2015 perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2014 pada pasal 96 dan pasal 159. Terkait dengan masalah yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat luas, atau kebijakan pemerintah daerah yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Sehingga DPRD Kota Batu, bisa memanggil eksekutif terkait persoalan tidak cairnya DD 2016 dan 2017. Dan apabila pihak terkait dipanggil secara berturut-turut sebanyak tiga kali, dan tidak memenuhi panggilan tersebut, maka DPRD bisa meminta bantuan ke pihak kejaksaan atau pihak kepolisian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kenyataanya, sampai saat ini DPRD Kota Batu tidak berani melakukan hal tersebut," sindirnya.

Sementara anggota DPRD Kota Batu  Didik Subiyanto saat dihubungi via WA (WhatApps) nya mengatakan, jika DPRD Kota Batu sudah berusaha menekan Eksekutif , terkait persoalan DD 2016 dan 2017.

Namun, semua kebijakan itu ada pada kepala daerah, yakni Walikota Batu, Eddy Rumpoko.

Bahkan pihaknya mengaku sudah melakukan upaya konsultasi ke Menkeu (Menteri Keuangan) terkait dengan  permasalahan DD (Dana Desa) 2016 dan 2017 tersebut.

"Batu dianggap aneh, dan kaya wong di kasih dana gak mau kepala daerahnya, terus mau bagaimana lagi mas...?!," pungkas anggota Komisi B DPRD Kota Batu. (Dian/diens)

No comments