ads 728 X 90

Breaking News

Nunggak Pajak Rp 24 M, Jatim Park Group Dibiarkan Terus Membangun Wisata Buatan

Foto : Jatim Park Group, Jalan Kartika Batu  

MEMO online, Batu - Tunggakan Piutang pajak dari pihak Jawa Timur Park (JTP) Grup Kota Batu, sampai saat ini masih menyisakan masalah.

Pasalnya, tunggakan pajak sebesar Rp 24 Milyar lebih JTP Grup sebagaimana hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jatim, belum terbayar.

Rincian piutang tersebut, mulai tahun 2004  sampai dengan tahun 2009 sebesar Rp : 4 Miliar, dan tahun 2010 sampai 2014 mencapai Rp 19 Miliar.

Nilai sebesar itu berdasarkan dari piutang pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir.

Tak hanya itu piutang JTP Grup, dalam catatan BPK mulai tahun 2011 hingga pada tahun 2017 tak ada penyelesaian dari Pemkot Batu.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Yayasan Ujung Aspal (YUA) Jawa Timur (Jatim) menilai bahwasanya dinas terkait dalam hal ini Badan Keuangan Daerah (BKD) yang dulu Dinas Pendapatan Daerah Pemkot Batu dinilai tidak serius dalam menagih tunggakan pajak JTP Grup.

Padahal, pajak tersebut sangat dibutuhkan oleh negara untuk pembangunan.

 “Dispenda yang sekarang BKD memang terkesan tebang pilih dalam penagihan tunggakan pajak. Mereka tidak serius untuk menagih pajak kepada JTP Grup. Buktinya hingga kini JTP Grup masih memiliki tanggungan pajak Rp 24 miliar,” kata Soehardono Frans, Wakil Ketua YUA, kepada memoonlines.com, Senin (29/5/2017).

Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dibebankan kepada masyarakat kecil, selalu ditagih dan terus ditagih. Bahkan jika tidak membayar PBB, dipastikan masyarakat tidak bisa mengurus administrasinya ke desa atau bahkan ke tingkat kelurahan setempat.

Tapi yang ini justru terbalik,  pihak swasta yang menunggak pajak hingga miliaran rupiah seakan sengaja dibiarkan oleh pemerintah.

“Dinas terkait tidak tegas, membuat pihak swasta yang memiliki piutang pajak dibiarkan dan terus melakukan pembangunan wisata buatan dibeberapa tempat. Padahal piutangnya masih miliaran. Itu sangat merugikan masyarakat Kota Batu dan pihak Pemkot Batu sendiri,” imbuhnya.

Terkait dengan pemeriksaan dari BPKP Jatim tersebut, bisa menjadi acuan dan membuktikan bahwasanya kinerja dinas terutama BKD sangat lemah.

“Apakah ada intervensi dari atasannya sendiri itu yang menjadi pertanyaan, YUA berjanji akan terus mengawal masalah ini sampai selesai,” tegasnya. (Dian/diens)
                      

No comments