ads 728 X 90

Breaking News

Perda THM Diserahterimakan, Kasatpol Ngaku Masih Belum Bisa Lakukan Penertiban


MEMO online, Bekasi – Meski kajian dari Dinas Pariwisata tentang penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) Kabupaten Bekasi, sudah diserah terimakan oleh Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin, namun Kasatpol PP setempat belum bisa melaksanakan amanat Perda Kepariwisataan No 3 Tahun 2016, Kabupaten Bekasi.
 
Hal itu dikarenakan, Kasatpol PP Bekasi, masih berkordinasi dengan semua pihak, seperti Polres, Kodim , maupun instansi lainnya.

"Satpol PP Kabupaten Bekasi tidak bisa langsung melakukan penertiban dan harus melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dengan Polres, Kodim Kabupaten Bekasi dan instansi terkait lainnya" kata Sahat MBJ Nahor, Kasatpol PP Bekasi, Selasa (16/5/2017).

Pada kesempatan yang sama, Kabid Penegakan Perda di Satpol PP Kabupaten Bekasi, Ida Nuryadi menyatakan dari hasil rapat koordinasi tersebut diputuskan bahwa Satpol PP akan melayangkan surat himbauan terlebih dulu kepada para pengusaha THM agar mereka menutup tempat usahanya sendiri.

Untuk penertiban, kata Ida, kemungkinan baru akan dilakukan jika pihaknya telah menerima Surat Perintah dari Bupati Bekasi yang baru akan dilantik pada tanggal 22 Mei 2017 mendatang. 

“Nota dinas dari Satpol PP sebagai bentuk permohonan Surat Perintah baru akan kita proses setelah Ibu Bupati selesai dilantik. Untuk itu sebelum melangkah kesana kita lakukan protap dalam bentuk himbauan agar para pengusaha THM menutup tempat usahanya sendiri terlebih dulu,” kata Ida Nuryadi.

Namun, apabila nantinya para pengusaha THM tidak menghiraukan, maka akan dilakukan penertiban.

Tentu saja penertiban tersebut akan dilakukan Satpol PP setelah mendapat Surat Perintah dari Bupati.

Mengingat sosialisasi dan surat peringatan sendiri pun sudah dilakukan oleh Tim P6PAR dan Dinas Pariwisata sejak satu tahun yang lalu.

Khusus di bulan Ramadhan nanti, lanjut Ida, sesuai hasil rapat koordinasi tadi maka Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Bagian Kesra akan membuat surat maklumat agar THM di Kabupaten Bekasi tidak beroperasi dan akan diedarkan oleh pihaknya.

“Ketika sudah ada instruksi dari Bupati, Satpol PP sebagai penegak perda, tentu siap untuk melaksanakan penertiban THM,” pungkasnya. (Bam/diens)

No comments