ads 728 X 90

Breaking News

Sistem Pendidikan Jelek, Massa GMNI Bangkalan Demo DPR Dan Disdik


MEMO online, Bangkalan – Buruknya sistem pendidikan di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, membuat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berang.

Akibatnya, massa GMNI ngeluruk kantor DPRD dan Disdik setempat, dan meminta pihak legislatif dan eksekutiv, bersama memperbaiki dan mengevaluasi sistem pendidikan di Bangkalan.

Karena sesuai hasil temuannya dilapangan, Massa GMNI menilai masih banyak terjadi ketimpangan terkait penyebaran guru PNS antara wilayah kota dengan pedesaan.

“Ini jelas ada kesenjangan pendidikan antara jumlah guru yang ada di pedesaan dengan yang ada di kota,” teriak Ridho Barnowo korlap aksi, Kamis (18/5/2017).

Menurutnya, jika kesenjangan terkait pemerataan penempatan guru tersebut terus dibiarkan, maka akan berimbas pada lambannya laju perkembangan bangsa di kota dzikir dan shalawat.

“Kemajuan bangsa itu tergantung dari kecerdasan anak-anak penerus bangsa yang saat sedang menuntut ilmu,” teriaknya menyayangkan.

Menanggapi tuntutan massa GMNI, ketua DPRD Bangkalan Imron Rosyadi, mengaku selama ini pihaknya sudah melaksanakannya,

“Tanpa mereka minta kita sudah Kawal kok," tuturnya.

Namun demikian, politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa tuntutan pemerataan guru seharusnya langsung disampaikan pada pemerintah pusat.

"Dan ada sebagian yang tidak realistis seperti pemerataan Guru, itu kan kebijakan pusat," sanggahnya.

Namun begitu Imron tidak menyangkal jika memang terjadi kesenjangan antara guru PNS dan guru Honorer di Bangkalan.

 "Kalau masalah kesenjangan, memang benar terjadi,” akunya.

Sementara Mohni Kepala Dinas Pendidikan Bangkalan dihadapan Massa GMNI berharap agar upayanya dalam memperbaiki pendidikan disupport.

Sehingga persoalan kesenjangan guru PNS dan guru honorer yang terjadi di Bangkalan saat ini, dapat lebih mudah diselesaikan.

"Saya berharap cara kami mewujudkan pendidikan yang berkualitas didukung oleh kawan-kawan GMNI, perlu diperbaiki kualitas pendidikan, kami akan melakukan secara bertahap yang dianggap belum merata," Paparnya.

Selain itu, Mohni yang tergolong pejabat senior dikota dzikir dan shalawat itu, menyatakan jika untuk pengangkatan PNS itu menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Saya memgapresiasi tuntutan rekan-rekan aksi dari GMNI, mohon maaf yang telah lama menunggu," katanya.

Selanjutnya massa GMNI menutup aksinya dengan pembacaan puisi yang diiringi dengan lagu darah juang oleh puluhan peserta aksi, dihadapan petugas pengamanan kepolisian setempat yang juga disaksikan oleh Kadisdik dan didampingi langsung sekretarisnya. (Anam/diens)

No comments