ads 728 X 90

Breaking News

Terindikasi Rugikan Negara, Kasus Ruislagh Tanah Desa Dadaprejo Dilaporkan ke KPK


MEMO online, Batu - Gerakan Nasional Pemberantas Korupsi (GN-PK), Malang Raya, Jawa Timur, akhirnya melaporkan dugaan kasus korupsi ruislag tanah, di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, pada 2012 silam.

Hal itu dilakukan, karena kasus ruislag tanah tersebut terindikasi merugikan negara, hingga miliaran rupiah.

Oleh karenanya, GN-PK Malang Raya bersama GN-PK Jawa Timur, melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sehingga, kasus yang sudah bertahun - tahun ngendap, diproses sungguh – sungguh.
Sebab sebelumnya, penegak hukum sudah memproses kasus ruislag tanah, di Desa Dadaprejo, yang melibatkan tim 9 yang diketuai Sekda Kota Batu, serta unsur dari pimpinan DPRD Kota Batu. 

Namun, proses kasus tersebut mandek dan terkesan dibiarkan.

“Memang terkesan dibiarkan, karena sampai saat ini tidak ada kejelasan perkembangan kasusnya. Padahal penegak hukum, sudah memprosesnya,” kata Winarno, Humas GN-PK Malang raya, Sabtu (20/5/2017).

Bahkan dalam waktu dekat pihaknya bersama tim GNPK, serta ICW (Indonesia Coruption Wacth, akan berangkat ke Jakarta, untuk mengkordinasikan hasil audit dari BPK tahun 2014 kepada salah satu penyidik KPK.

Hal itu juga diamini Mariyadi, SH. Ketua GN-PK Jawa Timur, yang kembali menegaskan jika dalam waktu dekat akan berangkat ke KPK di Jakarta
.
Sehingga dugaan kasus tindak pidana korupsi itu, betul - betul ditangani secara serius oleh KPK.

“Sebab kita pesimis dengan penegakan hukum didaerah. Faktanya kan memang sudah bertahun - tahun kasus ini tidak tersentuh oleh hukum,” paparnya.

Untuk diketahui, dugaan kasus korupsi ruislag tanah, di Desa Dadaprejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu itu, berpotensi merugikan negara, sebesar Rp 6 miliar. Hal bisa dilihat dari selisih NJOP dengan harga pasaran tanah di daerah itu.

"Selain kami akan mengirim surat ke KPK, kami GN-PK Jawa Timur,  juga akan memberikan tembusan surat ke DPN GN-PK pusat di jakarta, DPP GN-PK Jawa timur, serta Indonesia Coruption Watch (ICW) di Jakarta,” pungkas Mariyadi,  Ketua GN-PK Jawa Timur. (Dian/diens)
                       

No comments