ads 728 X 90

Breaking News

Terkait Kecelakaan KM Mutiara Sentosa I, Anggota DPRD Sumenep Angkat Bicara


MEMO online, Sumenep – Menanggapi peristiwa terbakarnya KM Mutiara Sentosa I, di perairan pulau Masalembu, beberapa waktu lalu, memaksa anggota DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara.

Salah satu anggota DPRD Sumenep asal kepulauan, Moh Muklis meminta pemerintah lebih melakukan pengawasan manefes perlayaran, khusus di wilayah Kabupaten Sumenep.

Sebab, menurut politisi asal Pulau Kangean ini, sering menemukan adanya manipulasi manefes oleh peneydia armada kepada pemerintah.

Sehingga tidak semua penumpang kapal masuk dalam manefes, meski sudah membeli karcis sebagaimana penumpang lainnya.

”Jangan sampai ini terus bergulir, karena sangat membahayakan. Karena bila terjadi kecelakaan, penumpang yang tidak masuk dalam manefes tidak akan mendapatkan asuransi dari pemerintah,” katanya, Selasa (23/5/ 2017).

Padahal, manifes itu dibuat untuk menjamin keselamatan bagi penumpang, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Daftar Penumpang dan Kendaraan Angkutan Penyeberangan.

Bahkan, rekapitulasi manifes penumpang kapal menjadi acuan nahkoda kapal untuk pengajuan Surat Persetujuan Berlayar yang nantinya akan dikeluarkan syahbandar.

“Dan Syahbandar berhak menolak memberikan Surat Persetujuan Berlayar apabila manifes yang diajukan tidak sesuai dengan spesifikasi kapal, misal melebihi muatan maksimal kapal,” paparnya.

Sesuai Pasal 24 Nomor 25 Tahun 2016, Direktur Jenderal selaku pemberi izin berhak memberikan sanksi administratif kepada operator kapal. Sanksi tersebut bisa berupa: 1) pembekuan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan, atau 2) pencabutan persetujuan pengoperasian kapal angkutan penyeberangan.

”Itu bisa dilakukan apabila pihak operator melanggar ketentuan yang ada,” jelasnya.

Sebab, menurutnya kelebihan manefes akan memicu terjadinya kecelakaan laut. Seperti kapal peristiwa kapal tenggelam atau kecelakaan laut lainnya.

Selain itu, akibat terjadinya manipulasi manefes, pemerintah akan merugi. Karena penumpang yang tidak terdaaftar dalam manefes, bayarannya masuk kantong penyedia armada, tanpa ada masukan kepada pemerintah.

”Jangan sampai peristiwa KM Mutiara Sentosa I terulang kembali. Makanya pemerintah utamanya syahbandar memeperketat pengawasan,” tegasnya.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kalianget Mohammad Iksan mengatakan pengawasan untuk menefes tetap dilakukan. Karena itu merupakan bagian dari keselamatan perlayaran.

”Semua penumpang termasuk ABK (Anak Buah Kapal) dpastikan masuk dalam manefes,” jelasnya.

Bahkan menurutnya, setiap kali hendak berlayar petugas Syahbandar melakukan pengecekan, terkait jumlah penumpang yang dilaporkan operator kapal.

“Jika laporan manefes operator kapal tidak sesuai dengan jumlah penumpang, maka operator kapal bisa dikenakan sanksi.

Sedangkan untuk pelayaran ke Pulau Raas dan Masalembu menggunakan kapaln penyebrangan.

“Sedangkan untuk yang ke Pulau Kangean dan Sapeken menggunakan kapal perintis dan kapal cepat,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sumenep terdiri dari 27 Kecamatan dengan jumlah pulau 126 pulau, baik yang berpenghuni maupun tak berpenghuni. (edy/diens)

No comments