ads 728 X 90

Breaking News

Terkait Temuan LSM GAKI, BPN Sumenep Tegaskan Program Prona Gratis


MEMO online, Sumenep – Menanggapi temuan LSM GAKI terkait dugaan pungli pada Program Proyek Nasional Agraria (Prona), Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menanggapinya dengan serius.

Pasalnya, program yang digulirkan kementerian pertanahan tersebut, sepeserpun tidak ada biayanya, alias gratis.

“Untuk Program Proyek Nasional Agararia (Prona) dari Pemerintah pusat, murni gratis dan tidak ada biaya apapun,” kata Djakfar Amir, Kasubsi pengukuran dan pendataan BPN Sumenep, Sabtu (27/6/2017).

Disinggung soal hampir meratanya pungutan liar pada program prona di masing – masing desa di berbagai kecamatan yang mendapat program itu, Djakfar amir mengaku tidak tahu menahu soal itu.

Pihaknya menegaskan, jika program tersebut murni tanpa biaya dari pemerintah pusat.
Tapi kalau di lapangan seperti itu kenyataannya, maka masalah tersebut bukan menjadi kewenangannya. Melainkan menjadi kewenangan pemerintah desa, sebagai pelaksana di lapangan.

“Jadi saya tegaskan sekali lagi, jika untuk program prona memang tidak dipungut biaya apapun. Program itu murni program pusat, yang memang di gratiskan. Jangan salah paham, BPN Sumenep sendiri memang menggratiskan,” tegasnya.

“Namun  jika persoalan prona di desa itu tidak gratis, ya itu urusan dibawah, yang jelas di BPN sendiri gratis kok. Atau mungkin desa punya kebijakan yang mengacu pada peraturan kesepakatan didesanya,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Gugus Anti Korupsi Indonesia (LSM GAKI), menemukan banyak kejanggalan terkait program prona yang digulirkan oleh pemerintah pusat.

Pada program tersebut, GAKI menemukan dugaan pungutan liar hampir diseluruh kecamatan, atau Desa yang mendapatkan prona (Proyek nasional agraria).

Tidak tanggung – tanggung, besaran pungutan yang diambil oleh oknum perangkat desa kepada pemilik lahan, mulai dari Rp 200 ribu hingga  Rp 1 juta.

Sementara alasan yang digunakan para oknum perangkat desa tersebut, jika pungutan tersebut akan digunakan untuk biaya matrai, patok dan administrasi lainnya. (udiens)

No comments