ads 728 X 90

Breaking News

Antisipasi Terjadinya Korupsi Bantuan DD, Kajari Batu Beber Soal Modus - Modusnya


FOTO: Nur Chusniah, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Saat Membeberkan Modus - Modus Penyelewengan Dana Desa 

MEMO online, Batu - Sebagai langkah preventif atau pencegahan terjadinya korupsi terkait bantuan Dana Desa (DD), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Batu, membeber modus - modus yang dikatagorikan korupsi, Kamis (8/6/2017).

Pemaparan modus – modus korupsi bantuan DD tersebut, disampaikan  Kejari Kota Batu, Nur Chusniah, di hadapan pejabat dari 19 desa, se - Kota Batu.

Bahkan sebelum memberikan paparan, Kajari Batu terlebih dahulu memutar dan mempertontonkan video Presiden Joko Widodo.

Dalam video yang berdurasi tak lebih dari 10 menit itu, Presiden Indonesia ke - 7 tersebut, menjelaskan tentang dana desa yang bersumber dari APBD yang terus meningkat di setiap tahunnya.

Karena besarannya hampir Rp 1 miliar per desa, maka para pejabat desa diharapkan selalu harus hati-hati memanfaatkan dana itu. Presiden juga meminta agar aparat penegak hukum mengawasi penggunaan dana desa, apakah sesuai atau ada penyimpangan. 

”Kami (Kejaksaan) hadir mensinergikan dengan pemkot dari segi pencegaan dalam pengelolaan keuangan desa, tepatnya agar tidak terjadi penyimpangan,” kata Kajari Batu Nur Chusniah.

Mantan Kabag Ligitasi dan Non Ligitasi Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini lantas memaparkan modus-modus korupsi dana bersumber dari desa. Peserta sosialiasi pengelolaan keuangan desa yang didominasi, kepala desa itu sontak dibuat salah tingkah.

”Nah ini yang buat kami takut,” ujar salah satu peserta disambut gelak tawa peserta lainnya.

Ada 14 modus korupsi yang dipaparkan, salah satunya membuat Rancangan Anggaran biaya (RAB) di atas harga pasar yang kemudian membayarkan berdasarkan kesepakatan lain.

”Ada juga membuat perjalanan dinas fiktif, ndak tahunya untuk jalan-jalan sama mbok enom (ibu muda). Ini yang jangan ditiru ya bapak-bapak,” sambung Nur Chusniah.
Terlepas dari itu, kelahiran Bojonegoro (49) tahun silam ini mengingatkan agar para pejabat desa tidak bermain-main dengan keuangan desa. Baik bersumber dari ADD (alokasi dana desa) maupun DD (Dana Desa).

Sebab, jika memenuhi tiga unsur, yakni ada kerugian negara, digunakan untuk menguntungkan pribadi, dan pelayanan masyarakat tidak terlayani. Pelaku akan dijerat hukum sesuai peraturan yang berlaku.

”Kejaksaan akan terus komunikasi aktif dengan pemkot dalam rangka pencegahan,” tukasnya. (Dian/diens)

                       

No comments