ads 728 X 90

Breaking News

Diduga Ada Campur Tangan Oknum LSM, Harga Jual Kios Pasar Anom Baru Melambung


MEMO online, Sumenep - Komisi II DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur, angkat bicara soal penjualan kios pasar anom baru, yang dibangun tahun 2016 lalu.

Pasalnya, kios pasar yang sudah dijual kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, dan hanya pihak Bank yang berhak menjual kios tersebut kepada masyarakat, masih ada campur tangan oknumLSM.

Sehingga, harga jual kios pasar anom baru melambung tinggi, dan lebih tinggi dari harga jual kios di Surabaya.

Sementara terkuaknya kongkalikong jual beli kios di pasar anom baru itu, bermula saat Komisi II DPRD Sumenep melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Anom Baru.

Dan dari beberapa anggota dewan yang menanyakan asal muasal pembelian kios itu kepada pedagang.  Ternyata pedagang mengaku jika kios yang dipakainya membeli dari perusahaan/ investor. 

Akibatnya,  anggota Komisi II DPRD Sumenep geram, mendengar pengakuan jujur dari pedagang.

"Kabarnya sudah dijual semua kepada pihak bank, tapi kenapa masih ada pedagang yang mengaku beli ke pihak Investor. Padahal jika sudah dijual ke bank, maka yang berhak menjual kios itu adalah pihak bank. Lalu seperti apa kontraknya dengan pemerintah dan Bank kok saya menjadi bingung, " kata Badrul Aini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumenep.

Menurutnya,  kios yang dijual pihak investor ternyata berada ditempat yang strategis, seperti  kios yang berada di depan.  Sementara harganya, cukup fantastis,  yakni mencapai Rp 350 juta per kios. 

"Harganya melambung tinggi,  melebihi harga kios di Surabaya dan Jakarta.  Ini sangat janggal bagi kami, " ungkapnya.

Mestinya kata Badrul, yang berhak menjual kios tersebut adalah pihak BPRS karena sudah dibeli dari awal.   Disamping itu, pihaknya juga mempertanyakan denda yang diberikan kepada pihak investor, saat terlambat menyelesaikan pekerjaan kios itu. 

"Dia itu kan investor bukan kontraktor, ngapain harus ada denda.  Ini yang masih kami dalami," sesalnya.

Oleh sebab itu, komisi II langsung melakukan pemanggilan kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah).  Untuk mengetahui pola kontrak yang dimainkan antara investor, pemkab dan Bank.

"Namun yang hadir baru dari BPKAD," jelasnya.

Investor pasar anom baru Trisna, membantah jika pihaknya ikut menjual.  Namun,  memang ada yang menjual atau menjadi makelar atas penjualan kios pasar anom baru.
 
"Ada Oknum LSM yang menjadi makelar penjualan pasar, bisa jadi dia membawa nama perusahaan," terangnya.

Terkait tentang uang denda karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan, pihaknya juga membantah. "Tidak ada uang denda," tegasnya. (edy/diens)                   

No comments