ads 728 X 90

Breaking News

Prolehan WTP nya Disoal, Begini Jawaban Pemkab Lumajang


MEMO online, Lumajang – Beredarnya opini dugaan ketidak beresan perolehan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pemkab Lumajang, oleh sejumlah elemen masyarakat beberapa waktu lalu, dibantah tegas Pemerintah Kabupaten setempat.

Wakil Bupati Lumajang Dr. Buntaran mengatakan, jika daerahnya sudah memenuhi kewajiban ataupun persyaratan untuk memperoleh penghargaan bergengsi itu.

Sebab, selama ini pihaknya melakukan pengelolaan keuangan daerah sudah dapat dikatakan bagus.

Sehingga Kabupaten Lumajang , pantas menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI.

"WTP itu wajib didapat suatu daerah sebagai bentuk pembuktian bagus tidaknya suatu daerah, jika dibilang ada oknum yang main-main ya terserah mereka, sejauh ini Lumajang tidak pernah main main," kata Dr. Buntaran.

Menurutnya, untuk  mendapatkan Predikat WTP dari BPK RI, tidaklah mudah.
Suatu daerah melalui proses yang cukup panjang, dan memakan waktu hingga berbulan – bulan.

Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bapeda Lumajang hingga saat ini, masih terus melakukan upaya perbaikan perencanaan dalam penggunaan anggaran daerah, serta transparansi guna menjawab trend saat ini yakni sektor manfaat atau kinerja yang terukur. 

Dikatakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Lumajang Nugroho Dwi Atmoko, dalam melakukan perencanaan daerah sampai pada pertanggung jawaban tidak cukup hanya pada pembuktian yang akuntanble, transparansi anggaran disertai bukti-bukti administrasi yang cukup saja, akan tetapi kinerja yang terukur dari sektor kemanfaatanya juga menjadi kewajiban yang harus dipenuhi suatu daerah.  

"Inilah Rielnya yang memang sudah dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah Lumajang yang sesuai aturan pengelolaan keuangan akan tetapi dari sektor manfaat juga harus terpenuhi," kata Nugroho Dwi Atmoko, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Lumajang, Sabtu (3/6/2017).

Ditanya soal bagaimana merencanakan dan mengelola uang rakyat, Nugroho menegaskan jika setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang telah sesuai aturan yang ada dan dimaksimalkan agar bermanfaat untuk masyarakat sesuai pertanggung jawabannya. 

"Untuk itu tidak benar jika ada masyarakat yang masih mempertanyakan prestasi opini  Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI yang telah diterima pemerintah Kabupaten Lumajang, karena dibuktikan sejauh ini dalam pengelolaan daerah di Lumajang tidak ada masalah," tegasnya. 

Untuk diketahui, pasca adanya dua oknum auditor BPK RI yang ditangkap KPK pada tanggal (27/05) kemarin, dan statusnya saat ini menjadi tersangka dalam pemberian penghargaa Opini Wajar Tanpa Pengecualian - WTP terhadap Kepala Daerah yang telah mengelola anggaran APBN dan APBD, membuat Sejumlah elemen masyarakat Lumajang Jawa Timur mensinyalir hasil penghargaan yang telah diterima oleh pemerintah Lumajang belum lama ini terkait Wajar Tanpa Pengecualian - WTP dari BPK RI ‘diduga bermasalah’. (Her/diens)

No comments