ads 728 X 90

Breaking News

Diduga Kongkalikong, Pencairan Dana Tunjangan Fungsional Guru MI Sapeken Disoal


MEMO online, Sumenep – Pencairan tunjangan Fungsional dibawah Kantor Kementerian Agama Sumenep, Madura, Jawa Timur, mendapat sorotan tajam para penerima.

Pasalnya, pencairan tunjangan fungsional terhitung mulai Januari-Mei 2017 di Kecamatan/Kepulauan Sapeken, bagi 76 guru Madrasah Ibtidaiyah (MI), tidak diterima langsung pihak penerima.
Melainkan diterimakan oleh orang lain, yakni oknum pengawas yang mendapat rekomendasi langsung Kepala Seksi Pendidikan Madrasah (Pendma) Kemenag setempat.
“Seharusnya kami yang memberi kuasa pencairan tunjangan fungsional pada orang lain, lho ini kok malah Pendma yang mengeluarkan rekomendasi, ada apa ini ?,” tanya WH, salah satu penerima tunjangan fungsional guru MI, Rabu (30/8/2017).
Menurutnya, pemberian surat kuasa yang dikeluarkan Kasi Pedma kepada oknum tersebut, sangat janggal dan aneh serta sangat tidak masuk akal.
Karena surat rekomendasi tersebut, tidak diberikan Pedma kepada pengawas kecamatan penerima. Melainkan diberikan kepada oknum pengawas lain, yang bertugas di kecamatan lain.
Oleh karenanya, WH mempertanyakan tindakan Pedma kemenag Sumenep yang salah kaprah itu, serta menengarai adanya permainan antara Pedma dengan oknum Pengawas, dalam pencairan tunjangan fungsional guru MI Sapeken.
“Kenapa harus Surawi, yang direkomendasi Pendma mengambil buku tabungan dan ATM sejumlah guru di Kecamatan Sapeken. Padahal dia itu pengawas di Kecamatan Arjasa. Ini kan diluar nalar sehat namanya,” sesal WH.
Sementara berdasarkan temuan  pria yang sudah lama mengabdikan hidupnya di didunia pendidikan ini, mencurigai adanya ketidak beresan antara pengawas dan Pendma.
Hal itu dibuktikan, ketika dirinya hendak mengambil buku dan ATM di Bank yang ditunjuk Kemenag Sumenep, ternyata petugas langsung menunjukkan bukti kuasa pengambilan atas nama orang lain.
“Mengetahui seperti itu, tentu kami terkejut, karena tidak pernah merasa memberikan kuasa kepada siapapun. Tiba – tiba petugas Bank menunjukkan bukti sudah ada yang ngambil, sementara buku rekening dan ATM-nya tidak tau ada dimana sekarang,” tukasnya.
Sementara itu, Kasi Pendma Kemenag Sumenep, Mohammad Tawil ketika ditemui di ruang kerjanya mengaku pembuatan buku tabungan tidak bisa diwakili, namun untuk pengambilan buku dan ATM bisa diwakilkan kepada orang lain lewat surat kuasa.
Menurutnya, surat yang dikeluarkan Pendma hanya menguatkan, makanya pihaknya mengeluarkan surat pemberitahuan (mengetahui).
“Rekom itu sebagai penguat, setelah ada kuasa dari para penerima tunjangan fungsional Rp 1.250.000 sejak Januari hingga Juni,” terangnya.
Hanya saja, setelah disinggung mengenai adanya penerima yang mengaku tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain termasuk kepada pengawas, dia berdalih masih akan melalukan kroscek ulang.
“Itu masuk teknis, nanti kita cek dulu ya ke pengawasnya, kita panggil nanti. Takut ada kesalah pahaman,” kilahnya. (Ita/diens)

No comments