ads 728 X 90

Breaking News

Meski Bukan di Paseraman, Pemerintah Sumenep Optimis Bandara Kepulauan Terwujud


MEMO online, Sumenep – Rencana pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk membangun Runway atau landasan pacu bandar udara (Bandara) kepulauan di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, terancam gagal dilakukan.


Pasalnya, di daerah tersebut hanya akan dijadikan landasan pendukung, dan bukan untuk Runwaynya.

"Tidak untuk Runway, tapi untuk pendukung Runway," kata Sustono, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep.

Menurutnya, meski pembangunan Runwaynya gagal di tempatkan di Desa Paseraman, namun pembangunan Bandara di Pulau Kangean tetap dilakukan.

Saat ini pemerintah masih mencari lokasi lain bisa dijadikan sebagai komersil pesawat yang akan landing dan take off.

"Survie sudah (dilakukan) oleh teman-teman dari Provinsi (Jawa Timur)," jelasnya.
Kendati demikian mantan Asisten I Setkab Sumenep itu enggan membeberkan lokasi yang baru itu.

"Lokasinya tetap di wilayah Arjasa, tapi untuk kepastiannya ya kita menunggu hasil survei. Kalau disampaikan sekarang namanya mendahului hasil survei dari Provinsi," paparnya.

Jika hasil survei selesai dan ditetapkan lokasinya oleh Kementrian Perhubungan, pemerintah daerah akan membentuk tim pengadaan untuk memproses pembebasan lahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda), pembangunan Bandara hanya bisa dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Sementara, pemerintah kota atau kabupaten hanya berwenang menangani pembebasan lahan bandara.

"Sesuai atauran kalau pembebasan lahan lebih dari lima hektar tim dari Provinsi," urainya.

Rencana pembangunan bandara di kepulauan itu mulai terkuak ke permukaan sejak tahun 2014. Sesuai hasil fasibility study (FS) pembangunan itu akan dilakukan di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah menggarkan sebesar Rp 8 miliar pada tahun 2015. 

Namun anggaran itu hanya terealisasi sekitar Rp1 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBD tingkat II itu dianggarkan untuk pembebasan lahan seluas 7 hektar dari total kebutuhan luas lahan sekitar 18 hektar. Adapaun harga tanah permeter Rp 10 ribu.

Anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan sekitar Rp 19,1 miliar. Rincianya, Rp 1,1 miliar untuk pembebasan lahan seluas 11 hektare, dan Rp 18 miliar akan digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas bandara yang lain, seperti pembangunan runway, terminal, lokasi parkir, dan juga pembangunan ruang tunggu penumpang.

Kemudian pada 2016 lalu, pemerintah daerah menganggarkan kembali sebesar Rp8 miliar, anggaran itu untuk pembebasan lahan. Karena ada kendala anggaran tersebut tidak terserap.

"Kalau soal itu tanya kepada yang lama (kepala Dishub lama)," jelasnya.

Apakah anggaran yang telah dikeluarkan sia-sia?, Sustono mengaku lahan yang dibebaskan tetap akan dipakai meskipun hanya pendukung pembangunan runway.

"Mubadzir tidak," tegasnya. (Ita/diens)                       

No comments