ads 728 X 90

Breaking News

Peroleh 17.950 Kuota Sertifikat Tanah, Dewan Warning Prona di Sumenep Bebas Pungli


MEMO online, Sumenep – Banyaknya jatah kuota sertifikat program nasional agraria (Prona) yang diberikan pemerintah pusat tahun 2017 kepada masyarakat Sumenep, Madura, Jawa Timur, disikapi serius anggota DPRD setempat.


Pasalnya, program gratis dari pemerintah tersebut, terindikasi rawan penyimpangan, termasuk dugaan terjadinya ladang pungli oleh sekelompok orang, demi memperkaya diri sendiri maupun kelompoknya.

Sehingga, masyarakat yang seharusnya menerima program tersebut secara gratis, masih dibebani biaya adminitrasi segala macam.

"Harapan saya, tidak ada pungli dalam prona tahun ini, Kalaupun dalam pemerosesan program tersebut membutuhkan biaya, maka  harus jelas dan transparan peruntukannya, serta tetap mengacu pada standarisasi jauh dekatnya lokasi. Tapi bila biayanya seragam, itu sudah bukan standarisasi, melainkan ada nilai pungutan liar (pungli) di sana,” kata Moh Ramsi, anggota DPRD Sumenep, Selasa (22/8/2017).

Oleh karenanya, politisi asal Kecamatan Pragaan ini mendorong Pemerintah Daerah, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN), berperan aktif mensosialisasikan kepada masyarakat. Karena diyakini tidak semua biaya pemerosesan SHM melalui Prona ditanggung oleh negara.

"Kami yakin masyarakat tidak akan keberatan meskipun ada biaya yang ditanggung, asalakan dilakukan dengan transparan," jelasnya.

Selain itu, pihaknya mengimbau meskipun dilakukan transparan tindakan tersebut harus mempunyai dasar hukum, minimalnya harus berdasarkan peraturan desa (Perdes) atau melalui kesepakatan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.

Jika itu tidak dilakukan, dirinya khawatir akan terjadi penyimpangan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.

"Kami harap program ini tidak berjalan sesuai aturan, jangan sampai menimbulkan masalah dikemudian hari," pungkasnya.

Sebagaimana data yang diperoleh media di lapangan, tahun ini Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa timur, mendapatkan kuota Prona sebanyak 17.950 sertifikat. Jumlah tersebut dialokasikan ke 30 desa, yang tersebar di 14 Kecamatan.

Sedangkan 14 kecamatan perogram prona 2017 diantaranya, Kecamatan Talango mendapatkan kuota 600 sertifikat,  Pragaan 2.800 800, Saronggi 2.450, Ambunten 1000, Batuputih 250, Dungkek 310, Ganding 1.351, Manding 350, Lenteng 300, dan Kecamatan Gapura 550 petak.

Sementara Kecamatan Guluk-Guluk mendapatkam kuota 750, Dasuk 2.400, Kalianget 2.600, dan Kecamatan Kangayan sebanyak 3.500. (Ita/diens)

No comments