ads 728 X 90

Breaking News

Warga Kepulauan Sumenep Ancam Tempuh Jalur Hukum Bila Pembangunan Bandara Gagal di Paseraman


MEMO online, Sumenep - Sejumlah warga Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura Jawa Timur, mengancam akan menempuh jalur hukum bila rencana pembengunan bandar udara (Bandara) kepulauan gagal di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa Pulau Kangean.


Karena dengan begitu, sama halnya pemerintah Kabupaten Sumenep telah membohongi rakyat kepulauan.

"Kalau benar, maka bisa dipidanakan," kata Badrul Aini, tokoh masyarakat kepulauan yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPRD Sumenep.

Sedangkan salah satu bukti jika pemerintah telah membohongi rakyat, karena pada 2016 lalu pemerintah daerah telah melakukan pembebasan lahan sekitar 10 - 20 persen, dengan anggaran sekitar Rp1 miliar. Anggaran tersebut diambilkan dari APBD tingkat II.

Pembebasan lahan tersebut dilakukan setelah melalui beberapa tahapan, salah satunya melakukan Feasibility Study (FS) atau Studi Kelayakan. Namun, akhir-akhir ini pihaknya mendapat informasi jika rencana pembangunan bandara tersebut gagal. 

Selain itu status tanah tersebut tidak jelas, apakah milik Dinas Perhubungan atau milik pemerintah desa.

Dengan begitu kata Politisi Partai PBB itu, kecendrungan terdapat kebijakan yang salah dilakukan pemerintah daerah.

"Nah disitu pasti ada yang salah, dan itu harus dibuktikan di pengadilan," jelasnya.
Oleh seban itu pihaknya meminta semua elemen untuk mengawal dan membongkar kasus tersebut.

"Kami tidak akan main-main dalam persoalan ini, kami pasti akan mengawal kasus ini hingga tuntas nanti," tegas wakil ketua Komisi II DPRD Sumenep itu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Sustono mengatakan untuk pembangunan bandara di Kangean tetap akan dilakukan. Hanya saja lokasi yang akan dibangun belum ada kepastian, karena masih menunggu penetapan lokasi (Penlok) dari Kementrian Perhubungan.

Terkait pembebasan lahan yang telah dilakukan, mantan Asisten I Setkab Sumenep itu memilih irit bicara. "Kalau soal itu tanya kepada yang lama (kepala Dishub lama)," jelasnya.

Apakah anggaran yang telah dikeluarkan sia-sia?, Sustono mengaku lahan yang dibebaskan tetap akan dipakai meskipun hanya pendukung pembangunan runway. "Mubadzir tidak," tegasnya.

Rencana pembangunan bandara di kepulauan itu mulai terkuak ke permukaan sejak tahun 2014. Sesuai hasil fasibility study (FS) pembangunan itu akan dilakukan di Desa Paseraman, Kecamatan Arjasa.

Sebagai bentuk komitmen, pemerintah telah menggarkan sebesar Rp 8 miliar pada tahun 2015. Namun anggaran itu hanya terealisasi sekitar Rp1 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBD tingkat II itu dianggarkan untuk pembebasan lahan seluas 7 hektar dari total kebutuhan luas lahan sekitar 18 hektar. Adapaun harga tanah permeter Rp 10 ribu.

Anggaran yang dibutuhkan secara keseluruhan sekitar Rp 19,1 miliar. Rincianya, Rp 1,1 miliar untuk pembebasan lahan seluas 11 hektare, dan Rp 18 miliar akan digunakan untuk pembangunan sejumlah fasilitas bandara yang lain, seperti pembangunan runway, terminal, lokasi parkir, dan juga pembangunan ruang tunggu penumpang.

Kemudian pada 2016 lalu, pemerintah daerah menganggarkan kembali sebesar Rp8 miliar, anggaran itu untuk pembebasan lahan. Karena ada kendala anggaran tersebut tidak terserap, dan tahun ini dianggarkan kembali sebesar Rp8 miliar. (Ita/diens)

No comments