ads 728 X 90

Breaking News

Untuk Yang Ketiga Kalinya, Del Agus Kembali Terpilih Sebagai Ketua IFMA Association 2017 - 2021


MEMO online, Tegal – Untuk yang ketiga kalinya, Del Agus, SE, MM kembali terpilih sebagai Ketua Umum IFMA (Indonesia Fisherman Manning Agency) Association periode 2017 – 2021.


Del Agus terpilih sebagai ketua dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-2 yang digelar di Hotel Bahari Inn, Kota Tegal, Sabtu (28/10/2017).

Sementara untuk kedua kalinya jabatan sebagai Sekretaris Umum tetap dipercayakan kepada Dipl. T Peratikno Rz, SE serta Bendahara, dijabat Riza Ghiyats Fachri.
Dalam munas tersebut juga di bagi menjadi 2 komisi yaitu komisi AD/ART yang membahas tentang perubahan AD/ART dan komisi Organisasi yang membahas struktur kepengurusan di dalam Orgaisasi untuk di sesuaikan dengan kebutuhan saat ini.

Dan yang tak kalah penting Munas juga mengamanatkan kepada IFMA untuk merumuskan masukan dalam penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) maupun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Ketua IFMA terpilih, Del Agus menyampaikan, bahwa UU PPMI yang telah disyahkan oleh DPR dinilai lebih condong menguntungkan pemerintah, dan terkesan tidak adil bagi Perusahaan.

Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), termasuk salah satunya agen penempatan awak kapal seperti anggota IFMA. Oleh karena itu, pihaknya berharap adanya perhatian serius dari pemerintah.

“Kami selama ini seperti masih terkesan seperti dianaktirikan. Padahal, kami merupakan salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara,” katanya.

Masih menurut Del Agus, jumlah perusahaan yang tergabung dalam IFMA mencapai 30 perusahaan dan tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia.

Meskipun demikian aturan yang ada ternyata belum berpihak dan mendukung terhadap kemajuan serta memberikan perlindungan yang memadai kepada semua pihak terkait.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris terpilih menyampaikan bahwa kunci pembenahan aturan tentang Pekerja Migran Indonesia Khususnya pelaut baik yang bekerja di kapal Kargo, kapal Perikanan dan kapal lainnya adalah terletak di perusahaan yang menempatkan selain juga pelaut itu sendiri.

“Seharusnya pemerintah sebelum membuat racangan Undang-undang, mengadakan FGD ( Forum group discusion) dulu dengan para pelaku penempatan atau paling tidak Assosiasi perusahaan Penempatan seperti IFMA dan juga serikat pekerja pelaut seperti KPI misalnya,” paparnya.

Oleh karena itu, dalam Munas kedua ini juga diselenggarakan diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah nara sumber seperti dari Badan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP3TKI) Bandung, Delta, Ketua Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) yang juga Sekjend ITF Asia Pacific, Soni Patiselano, Kadisnaker Kabupaten Tegal, Bambang dan Kadisnaker Kabupaten Pemalang, Najih, dengan moderator Heru Setiawan.

Dalam diskusi panel, Ketua (KPI), Soni Patiselano menyampaikan, UU tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang disahkan 25 Oktober 2017 oleh Paripurna DPR RI ternyata tetap saja tidak mengatur secara jelas tentang pelaut. 

Sebab, pada pasal 64 masih menyisakan persoalan untuk mengatur lebih lanjut lewat Peraturan Pemerintah (PP). Hal itu dinilai masih sama dengan UU sebulmnya pada pasal 28 UU 39/2004.

Soni bahkan, mempermasalahkan tentang sebutan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan karena dalam hukum internasional tentang pelaut tidak ada yang membedakan, baik dalam Maritime Labour Convention (MLC) maupun yang diatur dalam International Maritime Organization (IMO). (Bam/Pratikno)

No comments