ads 728 X 90

Breaking News

Ancam Boikot Pembahasan RAPBD di Tiga OPD, Komisi II Ternyata Hanya Gertak Sambal


MEMO online, Sumenep – Ancamana Komisi II DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, untuk memboikot pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di tiga organisasi perangkat daerah (OPD) tahun 2018, ternyata hanya gertak sambal belaka.


Sebab ancaman pemboikotan pembahasan RAPBD tersebut, tidak terbukti. Sesuai laporan, Komisi II DPRD Sumenep sudah melakukan pembahasan RAPBD Tahun 2018, dan hasilnya sudah ditandatangani oleh Ketua Komisi II Nurus Salam dan Suhairinomo selaku Sekretaris Komisi II.

Sehingga anggaran sebesar 22.668.346.465 rupiah yang direkomendasikan untuk dikembalikan ke Kas Daerah bila komisi tidak melakukan pembahasan, juga gagal dilakukan.

Sementara tiga OPD yang direkomendasikan mengembalikan anggarannya bila tidak dibahas Komisi II, diantaranya Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) mengembalikan Rp10.922.086.889, Dinas Ketehanan Pangan dan Peternakan sebesar Rp8.632.420.408 dan Dinas Peternakan yang harus dikembalikan Rp3.113.839.168.

Sedangkan anggaran tersebut merupakan anggaran tidak langsung.

Namun, semua itu berubah 180 derajat, sebelum Paripurna digelar, Selasa (31/10/2017) sekitar pukul 22.00 Wib.

Selanjutnya, paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi dan penandatanganan APBD oleh Bupati Sumenep A Busyro Karim dan Pimpinan Dewan digelar.

"Berdasarkan laporan (pembahasan RAPBD) dari Komisi II tidak ada OPD yang di nolkan, pembahasan berjalan sebagaimana mestinya," kata Wakil Ketua DPRD Sumenep Moh Hanafi, Rabu (1/11/2017).

Kendati demikian, politisi Partai Demokrat mengakui sebelum selesainya rapat peripurna terdapat perselisihan berkaitan pembahasan RAPBD di Komisi II.

"Itu berkenaan dengan penambahan anggaran di dua OPD konterpatnya Komisi II. Tapi pada akhirnya sama-sama menerima apa yang harus menjadi keharusan bersama," jelasnya.

Dengan begitu sambung Hanafi, pembahasan APBD 2018 dinyatakan selesai. Meskipun pemerintah pusat memberikan diedline waktu hingga akhir November mendatang.

"Jadi, pembahasan APBD selesai satu bulan sebelum diedline waktu yang ditentukan pemerintah pusat," ungkapnya. (Ita/diens)

No comments