ads 728 X 90

Breaking News

Begini Kata Sekjen Kemendes RI Soal Pendamping Desa Rangkap Jabatan


MEMO online, Sumenep - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia (RI), berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada pendamping Desa (PD) maupun pendamping lokal desa (PLD) yang diketahui rangkap jabatan (dobel job).


Sebab, tersiar kabar banyak  PD dan PLD yang juga bekerja sebagai penyelenggara maupun pengawasa Pemilihan Umum (Pemilu).

"Tidak boleh dobel job, itu menyalahi aturan," kata Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT saat dihubungi media ini melalui sambungan telepon pribadinya, Kamis (9/11/2017).

Karena Sesuai aturan, seorang pendamping tidak diperbolehkan rangkap jabatan. Sebab, akan mempengaruhi profesionalisme kerja mereka, karena dalam satu hari hanya ada waktu 24 jam.

Sementara sanksi tegas yang akan diberikan oleh Kemendes PDTT terhadap pendamping yang rangkap jabatan, berupa pencopotan.

Dan sanksi tersebut akan diberikan apabila pendamping tidak mengindahkan teguran yang dikeluarkan oleh Kemendes PDTT, baik secara lisan maupun tertulis.

"Sanksi tegas bisa dicopot. Jadi, kami tegaskan harus memilih, kalau seandainya tetep kita akan copot," tegasnya.

Tindakan tegas itu diambil karena sesuai aturan satu orang tidak diperbolehkan menerima gaji dobel yang bersember dari keuangan negara.

"Kalau pendamping merangkap sebagai guru ngaji, petani, pedagang tidak masalah. Namun, jika merangkap sebagai PPK atau Panwaslu, itu yang tidak boleh, kami pasti tegas," tegasnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, salah satu PLD di Kabupaten Sumenep dinyatakan lulus sebagai Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) tingkat Kecamatan dan Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. (Ita/diens)


No comments