ads 728 X 90

Breaking News

Disinyalir Banyak Panwascam Rangkap Jabatan, LBH-BK Angkat Bicara


MEMO online, Sumenep – Banyaknya pengawas pemilu (Panwaslu) tingkat kecamatan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur yang disinyalir rangkap jabatan atau dobel job, memaksa Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Syafrawi, angkat bicara.


Sebagaimana informasi yang diterima saat ini, banyak peserta seleksi yang masuk tiga besar, rangkap jabatan.

Mereka ada yang tercatat sebagai pendamping lokal desa (PLD) di Kementrian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta sebagian sebagian menjadi guru sertifikasi dibawah naungan Kementrian Agama (Kemenag) Sumenep, dan sebagian merangkap menjadi dosen.

"Informasi yang berkembang begitu," kata Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan (LBH-BK) Syafrawi, Rabu (1/11/2017).

Padahal, sesuai surat edaran (SE) yang dikeluarkan oleh Konsultan Pendamping Wilayah IV Provinsi Jawa Timur, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, nomor Nomor 056/KPW-IV-JATIM/X/2017, tidak diperbolehkan seorang pendamping merangkap jabatan sebagai dalam pelaksana atau pengawas Pemilu.

"Mestinya Panwaskab tegas menyikapi hal ini, sehingga tidak menjadi polemik kedepan," jelasnya.

Salah satunya kata Syafrawi, Komisioner Panwaskab memanggil peserta yang rangkap jabatan. Mereka diminta kesiapannya bekerja penuh waktu sebagaimana yang tertuang dalam fakya integritas saat hendak mendaftar.

"Kalau tidak mau, langsung ganti saja," ungkap Syafrawi.

Ketua Panwaslu Sumenep Hosnan Hermawan mengaku belum mendeteksi adanya Panwascam yang rangkap jabatan. 

"Saat proses adminitrasi belum ada yang menyatakan rangkap jabatan," katanya.

Apalagi kata Hosna, sesuai aturan tidak dipermaslahkan peserta rangkap jabatan. 

"Kalau internal kami tidak ada aturan, yang ada hanya fakta integritas untuk bekerja penuh waktu. Kalau di lembaga lain saya tidak tahu, mungkin ada larangan rangkap jabatan," jelasnya. (Ita/diens)

No comments