ads 728 X 90

Breaking News

Gara – Gara Tanda Tangan Bupati, Fit and Proper Test Calon KI Sumenep Gagal Digelar


MEMO online, SumenepFit and Proper Test atau uji kelayakan dan kepantasan terhadap dua calon Komisi Informasi (KI) dari unsur pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, gagal digelar.


Pasalnya, beberapa anggota Komisi I DPRD Sumenep yang sejatinya melakukan Fit and Proper Test terhadap dua orang calon anggota KI unsur pemerintah itu,  mempermasalahkan surat rekomendasi dua calon anggota KI, yang ditandatangani Bupati setempat.

“Pelaksanaan Fit and Proper Test terhadap dua calon KI dari unsur pemerintah Sumenep hari ini, terpaksa kami tunda. Karena sebagian anggota, ada yang tidak setuju dan mempermasalahkan surat rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah, ditanda tangani Bupati,” kata Hamid Ali Munir, Ketua Komisi I DPRD Sumenep, Senin (20/11/2017).

Ditanya soal alasan beberapa anggota menolak surat rekomendasi dua orang calon KI karena ditanda tangani Bupati, Hamid Ali Munir mengaku kurang  tahu.

“Yang jelas teman-teman anggota mempermasalahkan itu (tanda tangan Bupati red). Dan mereka menginginkan surat rekom itu, cukup ditanda tangani OPD terkait,” paparnya.

Oleh sebab itu, pihaknya tepaksa menunda Fit and Proper Test dua orang calon KI tersebut, hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Hamid mengaku, pihaknya akan mengkomonikasikan permasalahan tersebut terlebih dahulu, dengan KI pusat.

“Kalau masalah waktu kapan akan dilakukannya kembali Fit and Proper Test itu, kita tunggu hasil komonikasi dengan KI pusat dulu. Karena masalah ini harus dikomonikasikan dengan KI pusat,” pungkasnya.

Sementara salah seorang calon KI dari unsur pemerintah yang meminta namanya tidak disebut, mengaku tidak masalah dengan penundaan Fit and Proper Test terhadap dirinya.

Pihaknya mengaku siap mengikuti aturan, yang akan diterapkan oleh komisi I DPRD Sumenep.

Namun, pihaknya mengaku tidak habis pikir dan bertanya terkait tanda tangan Bupati di surat rekomnya, dan menjadi perdebatan hangat di komisi I.

Karena sebagaimana pengetahunnya dan pengalamannya di beberapa organisasi, yang namanya utusan atau perwakilan pemerintah, maka surat rekomnya rata – rata ditanda tangani Bupati.

“Sepengetahuan saya di beberapa oragnisasi,  yang namanya utusan pemerintah, ya rekomnya ditanda tangani Bupati. Karena pemerintah itu ya Bupati,” tegasnya.  (Udiens)

No comments