ads 728 X 90

Breaking News

Surat Tagihan Pelunasan Yang Dikeluarkan PT PLN Persero Rayon Pendopo Dikeluhkan


MEMO online, Pali – Surat tagihan pelunasan listrik yang dilayangkan PT PLN persero (tbk) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara(BUMN), dikeluhkan oleh warga.


Pasalnya, surat tagihan pelunasan tunggakan dengan No 0109/AGA.00.01/PDP/2017 tertanggal 04 nov 2017 prihal komitmen pelunasan tagihan Listrik, sangat memberatkan.

Karena dalam surat yang dilayangkan oleh TT PLN Rayon Pendopo, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan, para pelanggan diharuskan melakukan pembayaran atau mngikuti program SPH/migrasi ke prabayar hingga batas waktu yang ditetapkan, yakni 15 November 2017.

Dan jika tidak, sebagia sanksinya PLN akan melakukan pemutusan sementara aliran listrik/angkat Kwh meteran di rumah pelanggan.

Tentu saja hal itu sangat dikeluhkan oleh warga, yang mayoritas ekonominya masih di taraf mengengah ke bawah.

“Ada apa dengan PLN rayon pendopo?,” kata salah satu pelanggan yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (7/11/2017).

Padahal jika PLN Rayon Pendopo mau berkaca dan mau membuka data pembayaran dari dari para pelanggan antara thn 2000/2010, tentunya publik serapat serasan akan tau, salah pelanggan atau pihak PLN ?.

Sebab dari kasus penunggakan pelanggan yang terjadi di wilayah Pali saat ini, disebakan terjadinya kenaikan tarif listrik secara tiba - tiba.

Padahal masyarakat Pali sebelumnya, terkenal dengan masyarakat yang sangat taat membayar tagihan listrik perbulanya.

Sehingga, masyarakat yang ingin membayar tagihan listrik di loket pembayaran,  di kejutkan dengan membengkaknya tagihan, dari yang sebelumnya mereka mmbayar hanya berkisar Rp 80 rb smpai Rp 90rb  bs mnjadi Rp 350 rb hingga Rp 400 rb.

Tentunya sebagai masyarakat pedesaan yang ekonominya masih menengah kebawah para pelanggan tak mampu membayar tagihan sebesar itu.

Sehingga terjadinya penunggakan tagihan listrik hingga bertahun-tahun lamanya.
Tunggakan pelangganpun beragam mulai dari 2 thn hingga mncapai 5 thn lamanya.
Sementara itu Alam, warga Betung Barat, Kecamatan Abab, mengatakan “Gimana kami mau mmbayar kalo tagihan mmbengkak terus tidak sesuai dengan pemakaian. Pihak PLN semaunya menetapkan pembayaran, tidak sesuai dengan KWh meteran. Andai pihak PLN mau menagih sesuai dengan pemakain kami, kami siap mmbayar,” terangnya.

Sementara Manajer rayon PT PLN Pendopo, Moh. Rasyid saat di hubungi via ponsel mmbantah jika program SPH / migrasi ke prabayar atau sosialisasi agar pelanggan melakukan pelunasan bagi yg menunggak itu di lakukan secara mendadak.

“Sosialisasi tersebut sudah lama kita beritahukan, termasuk program SPH khusus pelanggan yang memiliki tunggakan di 8 bulan,” ujarnya.

Di tegaskan oleh Moh Rasyid tenggat waktu yang di berikan yaitu tgl 15 nov 2017 untuk melakukan pelunasan atau mngikuti mngikuti program SPH adalah batas akhir yang tidak akan di perpanjang. (Syam/diens)

No comments