ads 728 X 90

Breaking News

Warga Kertasada Resah, Program Prona Dari Pemerintah Pusat Sarat Pungli


MEMO online, Sumenep – Warga Desa Kertasada, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, resah.


Pasalnya, Program PRONA dari pemerintah pusat yang seharusnya gratis, diwarnai aksi pungli oleh perangkat desa setempat.

Sehingga masyarakat Desa Kertasada, harus mengeluarkan uang sebesar Rp 400 ribu, untuk program prona yang katanya gratis dari pemerintah.

Sementara dugaan adanya pungli program prona di Desa Kertasada tersebut, disampaikan oleh  Saifuddin, aktivis LIPK sumenep, Selasa (8/11/2017).

Menurut Sai, sapaan akrab Saifuddin, dugaan adanya pungli program prona di Desa Kertasada itu terkuak, setelah pihaknya melakukan investigasi ke masyarakat langsung.

Dan dari beberapa masyarakat penerima program prona yang jumlahnya mencapai 700 orang pemohon di Desa Kertasada  mengatakan, jika program pemerintah pusat itu tidaklah gratis.

Melainkan, masyarakat penerima program prona tersebut dikenakan biaya sebesar Rp 400 ribu perbidak (perkotak tanah).

"Jadi kalau dihitung uang pungli dari 700 pemohon prona dikalikan Rp 400 ribu, maka jumlahnya mencapai Rp280 jutaan. Lumayan banyak kan," katanya.

Menurutnya, pungutan tersebut terkesan dipaksakan, karena rata-rata penerima merasa keberatan. Sehingga terkesan oknum kepala desa tidak memperhatikan aspek sosial dan perekonomian masyarakat setempat.

"Bahkan saat dikumpulkan di Balai desa, ada sebagian penerima yang meminta keringanan, tapi tidak digubris," sesalnya.

Padahal kata Sai, aksi pungli tersebut dinilai tanpa payung hukum. Sehingga dipastikan pungutan tersebut ilegal.

"Kalau memang itu legal ya minimal harus ada Perdesnya," jelas Sai.

Oleh sebab itu, sebagai aktifis lembaga swadaya masyarakat dirinya meminta agar proses pembuatan sertifikat itu dibatalkan.

"Kalau diteruskan jangan salahkan masyarakat jika sampai ke meja hukum," pungkasnya. (Ita/diens)

No comments