ads 728 X 90

Breaking News

Jumlah Pemohon Izin Melalui OSS di Kabupaten Bekasi Tertinggi di Indonesia


MEMO HOT's, Bekasi - Cikarang Pusat - Jumlah pemohon izin percepatan pelaksanaan berusaha dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission) secara elektronik atau Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Bekasi merupakan yang tertinggi di Indonesia.



“Kalau dibandingkan daerah lain di seluruh Indonesia, kita urutan pertama. Ini informasi langsung dari Menko Perekonomian. Makanya kita dijadikan pilot project OSS,” kata Muhammad Said, Kabid Penanaman Modal dan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi.

Said mengatakan, sejak OSS diluncurkan pada Juli 2018 lalu, sudah 1.300 pemohon lebih mengajukan izin usaha melalui aplikasi ini.

“Di daerah lain rata-rata pemohon hanya mencapai puluhan investor dan yang hampir mendekati kita itu Kabupaten Bogor, Tangerang, Surabaya, Karawang, Depok dan Purwakarta,” katanya.

Di Kabupaten Bekasi, kata Said, tren pemohon izin melalui OSS terus mengalami peningkatan. Jika setelah diluncurkan hanya ada 30 pemohon, namun saat ini sudah mencapai ribuan hingga September 2018.

“Pemohon izin di sini didominasi sektor usaha manufaktur dan pendukungnya. Banyaknya pemohon dikarenakan proses pembuatan izinnya cepat dan mudah. Apalagi Kabupaten Bekasi ini kan tujuan primadona investor,” tuturnya.

Pengajuan perizinan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Prosesnya relatif singkat jika komitmen atau persyaratan berupa dokumen yang diwajibkan sudah lengkap.

“Layanan OSS menjamin perizinan berusaha dapat diurus dalam waktu satu jam saja. Bahkan pemohon bisa mengetahui langsung jenis insentif apa yang bisa didapat lewat sistem ini,” katanya.

“Sistem OSS ini meringankan urusan dinas karena tidak ada permintaan berkas secara manual. Sampai saat ini kami telah mengirim email kepada 870 pemohon yang belum melengkapi komitmen,” tuntasnya.

Untuk diketahui, Online Single Submission (OSS) merupakan program pemerintah yang diluncurkan Menko Perekonomian pada 9 Juli 2018. Itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 mengenai pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem online.

Lantas apa bedanya sistem ini dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang telah diluncurkan pemerintah sebelumnya?

Selama ini PTSP masih memiliki sejumlah kelemahan, yaitu masih adanya perizinan di tingkat pusat dan di tingkat daerah.

Sedangkan dalam sistem single submission, seluruh perizinan mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah menjadi satu kesatuan dan saling mendukung. (Bam/Diens).

No comments