ads 728 X 90

Breaking News

Terkait Penanganan Masalah WNI di Luar Negeri, Kemenlu RI Gelar Bimtek

MEMO HOT's

Kota Batu - Banyaknya kasus-kasus tindak pidana maupun kasus keperdataan serta ketenagakerjaan dan keimigrasian yang menimpa Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri menjadi salah satu fokus perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI untuk ditangani.

Dengan menggandeng para pemangku kepentingan di daerah, Kemenlu RI menggelar Bimbingan Teknis (bimtek) mengenai Permasalahan WNI di Luar Negeri bagi pemangku kepentingan di daerah, di Singhasari Resort Hotel, Jalan Raya Beji, Kota Batu. Minggu (30/9/2018).

Bimtek dengan mengundang para jurnalis ini, dihadiri oleh Kemenlu RI yang diwakili Jeans Anes, Pembina Pejabat Fungsional Direktorat Perlindungan WNI, Disnaker Provinsi Jawa Timur, Budi Raharjo, Disnaker Jawa Timur, BNP2TKI, Iqbal, beserta rombongan dari Kemenlu RI. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kemenlu RI dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Timur.

Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan teknis kepada instansi terkait di daerah, khususnya dalam hal penyelesaian penanganan permasalahan WNI di luar terkait dengan pengurusan dan tindak lanjutnya di dalam negeri.

Dalam pelatihan tersebut juga diharapkan dapat menjadi ajang koordinasi yang membuka jalan penguatan jejaring kerja dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah, dalam meningkatkan upaya penanganan permasalahan WNI di luar negeri secara lebih cepat dan terarah.

"Pertemuan ini diselenggarakan berkat dukungan Pemerintah Jawa Timur, khususnya Pemerintah Kota Batu," ujar Jeans Anes. Minggu (30/9/2018).

Jeans Anes selaku perwakilan dari Kementerian Luar Negeri menjelaskan, Selain melakukan koordinasi, pertemuan ini juga dijadikan ajang untuk membangun jaringan kerja antar daerah. Guna berbagi pengalaman dalam hal penanganan permasalahan WNI di luar Negri.

"Banyak aspek dalam permasalahan WNI di Luar Negeri ini yang harus disenergikan dengan para stakeholder atau para pemangku kebijakan yang ada di daerah. Apalagi menyangkut aspek penanganan hukum di Luar Negeri itu sangat berbeda dengan aspek penanganan hukum di dalam Negeri. Bahkan di dalam satu Negara seperti di Malaysia, prosedur dan sistim hukumnya berbeda dalam satu wilayah tersebut. Apalagi WNI di Malaysia itu jumlahnya sangat banyak, maka sangat perlu untuk disinergikan pemahaman penanganan permasalahannya," kata Anes.

Menurutnya, salah satu point dari Nawa Cita adalah aspek perlindungan WNI di Luar Negeri. Aspek ini menurutnya terefleksi dalam empat (4) pilar Kebijakan Luar Negeri Indonesia dimana salah satunya adalah memastikan kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan WNI di Luar Negeri.

"Selain melakukan perbaikan pelayanan public di Luar Negeri, Negara juga hadir dengan memberikan bantuan kekonsuleran bagi WNI yang menghadapi permasalahan di Luar Negeri, baik masalah Pidana, Perdata, Ketenagakerjaan maupun Keimigrasian," paparnya.

Iqbal, selaku perwakilan dari BPN2TKI juga menyampaikan, bahwasanya selama periode Januari hingga September 2018, tercatat sebanyak 13.004 kasus telah menimpa para WNI di luar negeri.

"Dari jumlah tersebut, terdapat 2501 WNI asal Jawa Timur, namun sebanyak 2331 kasus berhasil diselesaikan. Berdasarkan angka tersebut, sebanyak 9.450 diantaranya merupakan kasus TKI yang bekerja pada perseorangan (Penata Laksana Rumah Tangga) dan sebanyak 602 adalah permasalahan Pelaut yang bekerja di Kapal Ikan berbendara Asing," timpalnya.

Dalam menyelesaikan berbagai permasalahan WNI di Luar Negeri, selain mengandalkan dukungan 132 Perwakilan RI di Luar Negeri, dukungan berbagai pemangku kepentingan di daerah juga sangat penting.

"Sejumlah proses dan berkas pendukung perlu dipersiapkan di daerah. Dukungan pemangku kepentingan di daerah bukan saja akan menentukan kecepatan penyelesaian suatu kasus, akan tetapi juga menentukan keberhasilan penyelesaian suatu kasus,” imbuhnya.

Sementara itu, Budi Raharjo dari Provinsi Jawa Timur (pemrov) menuturkan, dipilih jatim sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan ini, karena di jatim adalah salah satu daerah model dalam isu perlindungan WNI di Luar Negeri.

"Sejumlah inisiatif dilakukan Provinsi Jawa Timur dalam mencegah permasalahan TKI dan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul saat mereka bekerja di Luar Negeri," tandas Budi.

Acara pembukaan bimtek ini rencananya besok, Senin (1/10/2018) hingga Rabu (3/10/18) digelar, serta dihadiri oleh Walikota Batu. Kegiatan ini diselenggarakan berkat kerjasama dan dukungan penuh dari Pemerintah Jawa Timur, khususnya Pemerintah Kota Batu.

Kehadiran Dewanti Rumpoko yang sekaligus mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah sebagai bentuk apresiasi semangat kebersamaan dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI di luar negeri. (Rismas/diens)

No comments